large_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

medium_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

small_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

thumbnail_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

Gaji 5 juta pajak 5 persen menjadi bahasan yang mencuat di internet sejak rilisnya aturan baru pada 20 Desember 2022. Lantaran, masih banyak orang yang belum memahami skema pemberlakuan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).&nbsp;



Tak ayal, hal ini menyebabkan kesalahan persepsi yang menciptakan sedikit kegaduhan. Di sini, akan diulas sedikit tentang pajak bagi gaji dan bagaimana cara perhitungan pajak gaji untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP).



<h2>Gaji 5 Juta Kena Pajak 5 Persen, Bagaimana Aturan Pajak Gaji di Indonesia?</h2>



Pemerintah baru saja merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pada akhir tahun lalu. Tak sedikit&nbsp; warganet yang mengira akan adanya aturan baru untuk pemotongan pajak penghasilan. Mereka sempat khawatir bahwa pemberlakuan tarif pajak baru akan jadi memberatkan.



Namun, rumor itupun dibantah oleh Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo. Keterangannya disampaikan pada beberapa media. Beliau mengklarifikasi adanya perubahan dan kemudian memaparkan kembali aturan PPh di Indonesia selama ini.



Sebelumnya, PKP yang berlaku ialah pajak kumulatif untuk penghasilan Rp54 juta per tahun. Sementara sejak diluncurkannya PP Nomor 55 Tahun 2022 terdapat penyesuaian kembali. Tarif pemotongan pajak akan dikenakan bagi penghasilan Rp60 juta per tahun.&nbsp;



Sehingga, yang&nbsp; semula pajak dikenakan pada mereka dengan penghasilan Rp4.5 juta per bulan, berganti dikenakan pada mereka dengan gaji 5 juta pajak 5 persen.



Melansir dari Kompas, hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa adanya perubahan tarif PPh ini akan meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.&nbsp;



Hal ini pun menjadi angin segar bagi para pekerja yang berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan sudah bisa terbebas dari PPh.&nbsp;



<pre class="wp-block-preformatted">Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/5-cara-menghasilkan-uang-tambahan-selain-gaji-ini-tipsnya/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">5 Cara Menghasilkan Uang Tambahan Selain Gaji. Ini Tipsnya!</a></pre>



<h2>Begini Cara Perhitungan Pajak 5 Persen Gaji 5 Juta</h2>



Undang-undang terbaru yang menggantikan Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjadi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membagi tarif pajak menjadi 5 lapisan PPh. Sementara di UU PPh lama terdapat 4 lapisan saja. Berikut lapisan pajak terbaru yang perlu kamu ketahui:



<ul><li>Lapisan 1 dibebani tarif pajak sejumlah 5% untuk penghasilan mulai dari Rp60 juta per tahun</li><li>Lapisan 2 dibebani tarif pajak sejumlah 15% untuk penghasilan lebih dari Rp60 juta per tahun</li><li>Lapisan 3 dibebani tarif pajak sejumlah 25% untuk penghasilan mulai dari Rp250 juta per tahun</li><li>Lapisan 4 dibebani tarif pajak sejumlah 30% untuk penghasilan mulai dari Rp500 juta per tahun</li><li>Lapisan 5 dibebani tarif pajak sejumlah 35% untuk penghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun</li></ul>



Berikut simulasi untuk perhitungan pajak.



Katakanlah kamu memiliki gaji 5 juta per bulan. Maka menjadi Rp60 juta per&nbsp; tahun, dan wajib untuk membayar pajak penghasilan. Begini cara hitung PKP dan PPh-nya!



<h3>Pajak Kena Penghasilan = Penghasilan – PTKP (Rp54 juta)</h3>



Pajak Kena Penghasilan = Rp60.000.000&nbsp; – Rp54.000.000&nbsp; = Rp6.000.000



<h3>Pajak Penghasilan = Tarif pajak sesuai lapisan x PKP</h3>



Pajak Penghasilan = 5% x Rp6.000.000 = Rp300.000



Jadi, kamu berkewajiban untuk membayar pajak senilai Rp300.000 per tahunnya dengan penghasilan Rp5.000.000 per bulannya. Perlu diingat jika penghasilan tidak mencapai 60 juta per tahunnya maka menjadi PTKP atau Penghasilan Tak Kena Pajak.



Demikian aturan terbaru tentang gaji 5 juta pajak 5 persen, semoga dapat memberikan manfaat. Selain patuh bayar pajak, kamu juga bisa mulai investasi rutin untuk mendapatkan passive income. Mulai dari nominal kecil Rp100.000 saja kamu sudah bisa mendanai di <a href="http://amartha.com">Amartha</a> microfinance marketplace yang telah berizin dan diawasi oleh OJK.



Siap raih kebebasan finansial di tahun 2023 dengan menjadi lender di Amartha dan mendapatkan imbal hasil hingga 15% flat per tahunnya? Yuk, download aplikasinya dan mulai investasi sekarang!



Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8">&nbsp;</a><a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Android</a>



Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv">&nbsp;</a><a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iOS</a>



<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-vivid-purple-background-color has-background" href="https://amartha.com/id_ID/" style="border-radius:30px">Ayo Modalin</a></div>
</div>

Gaji 5 Juta Pajak 5 Persen, Begini Cara Hitungnya!

medium_penghasilan-selalu-kurang-coba-hal-ini.jpeg

small_penghasilan-selalu-kurang-coba-hal-ini.jpeg

thumbnail_penghasilan-selalu-kurang-coba-hal-ini.jpeg

penghasilan-selalu-kurang-coba-hal-ini.jpeg

Sebagai supervisor, manager, direksi, atau bahkan pemilik perusahaan, pernahkah Anda bertanyan kepada karyawan Anda, bagaimana mengelola penghasilannya yang didapat dari kantor?



Mungkin sebagian besar jawabnya tidak pernah. Entah dengan alasan hal itu masalah pribadi yang tidak patut dicampuri, atau malah khawatir jika pertanyaan seperti itu ditanyakan akan memicu permintaan karyawan untuk naik gaji.

Memang, pada umumnya karyawan merasa gajinya selalu kurang, tidak pernah bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (atau keinginannya?). Lucunya, walau gajinya telah meningkat beberapa kali, tetap saja terjangkit “selalu merasa kurang” penghasilannya.

Sindroma selalu merasa kurang ini, sebetulnya berkaitan dengan “kecerdasan finansial”. Tingkat kecerdasan finansial yang paling sederhana adalah kesadaran bahwa “jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang”.

Ini sebenarnya nasehat kuno (tapi selalu relevan) dari orang tua kita bukan? Kalau nasihat ini mau dijadikan sebagai suatu indikator kecerdasan finansial (sebut saja sebagai IKF), maka bisa diformulasikan sbb : IKF = Pengeluaran/Penghasilan &lt; 1.

<img class="aligncenter size-full wp-image-2426" src="https://access.amartha.com:443/uploads/Hematalapendirifacebook_2_913e6e06bb.jpg" alt="ramadhan BG" width="1648" height="1042" />

Artinya, berapapun penghasilan kita maka “gaya hidup” kita tidak pernah boleh melebihi kemampuan finansial (penghasilan) kita. Formula di atas juga “mengharuskan” kita untuk tidak boleh menghabiskan seluruh penghasilan, namun harus disisakan. Sebetulnya lebih tepat disisihkan bukan disisakan. Apa bedanya? Nanti kita bahas di belakang.

Formula IKF yang sederhana ini menurut saya memiliki “makna” yang dalam. Pertama, berkaitan dengan kemandirian <a href="https://amartha.com/blog/5-resolusi-finansial-di-tahun-2019/">finansial</a> jangka pendek. Artinya seseorang yang memiliki penghasilan dan bisa mengatur gaya hidupnya sedemikan rupa, agar kebutuhannya terbatasi tidak melebihi penghasilannya, maka ia “mandiri secara finansial”, berapapun penghasilannya.

Nah sekarang coba bayangkan jika seseorang bergaya hidup dengan pengeluaran rutin di atas penghasilannya? Dari mana dia menutup kekurangannya? Pinjam mertua? Pinjam teman kantor? Atau mengandalkan kartu kredit? Sampai kapan bisa bertahan?

Makna kedua, berkaitan dengan kemampuan mempersiapkan kebutuhan masa depan. Ketika seseorang menghabiskan semua penghasilannya untuk dikonsumsi saat ini, tidak ada “sisa” untuk ditabung dan diinvestasikan, maka ia hanya mandiri secara finansial sesaat, atau beberapa saat saja.

Mengapa? Karena suatu saat di depan nanti akan ada kebutuhan mendasar yang sifatnya tidak rutin dan membutuhkan biaya besar, misalnya uang pangkal masuk sekolah anak, pajak mobil, pajak bumi dan bangunan, uang muka kredit rumah, adanya musibah, dll. Dari mana sumber dananya kalau tidak dari dana yang bisa disisihkan sedikit demi sedikit secara rutin setiap bulan?

Nah, oleh karenanya betapa penting kecerdasan finansial yang paling sederhana ini ditanamkan sedini mungkin kepada setiap karyawan. Bahkan juga kepada setiap orang. Mereka yang menyadari hal ini, akan selalu membatasi gaya hidupya, misalnya 70-80% dari penghasilannya dengan “mewajibkan” diri selalu menyisihkan penghasilannya di awal ketika menerima gaji, untuk ditabung. Bukan berharap ada “sisa” di akhir bulan untuk ditabung.

“Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving” (Waren Buffet)

Nah, bagaimana menurut sahabat sekalian, perlukah kita membekali diri, keluarga, bahkan karyawan kita agar cerdas secara finasial? Di masa kini, dimana godaan konsumerime semakin tinggi, makin banyak karyawan terjebak dengan pola hidup “Galub Tulub” alias gali lubang tutup lubang, walau penghasilannya tidak lagi kecil. Kali ini kemudian memunculkan masalah keuangan pribadi dan keluarganya. Akankah mereka bekerja di kantor secara produktif? Tentu tidak.
<pre>Artikel ini merupakan hasil kerjasama Amartha dengan Halofina.com.</pre>

Penghasilan Selalu Kurang? Coba Atur Keuangan Dengan Hal Ini!

Tag: pay day