medium_seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

small_seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

thumbnail_seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

seberapa-pentingkah-izin-usaha-ojk-di-fintech-lending.jpeg

Pada Mei lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi memberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha) dengan nomor KEP-46/D.05/2019 dan berlaku secara permanen, tanpa batas waktu berakhir.

Amartha sendiri telah lulus pengujian di 20 standar prosedur yang diterapkan OJK pada tahapan Regulatory Sandbox. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kesiapan Amartha dalam inovasi bisnis model, skala usaha dengan luas cakupan pasar, instrumen keuangan, tata kelola serta terdaftar di asosiasi penyelenggara pendanaan. 

 OJK tetap akan mengawasi operasional Amartha, terutama mencakup pengawasan berbasis risiko dan teknologi, serta pengawasan berbasis disiplin pasar. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem fintech lending tepercaya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Lalu, seberapa pentingkah izin usaha OJK di fintech lending? 

Keamanan Terjamin

Dengan mendapatkan izin usaha dari OJK, maka keamanan untuk pendana dan peminjam akan terjamin. OJK tidak memberikan izin usaha jika perusahaan itu tidak menjamin keamanan tersebut.

Diawasi oleh Pemerintah

Pemerintah melalui OJK akan terus mengawasi perusahaan fintech lending tersebut dari  internal maupun eksternal.

Mengikuti Peraturan yang Berlaku

Mau tak mau perusahaan fintech lending yang sudah mendapatkan izin usaha harus mengikuti peraturan yang berlaku dari OJK. Jika tidak, izin usaha mereka akan dicopot.

Kepercayaan Pemerintah

Ada kepercayaan Pemerintah melalui OJK terhadap kemampuan penyelenggara fintech P2P lending dalam menjalankan usaha secara transparan, automation dan concern terhadap perlindungan konsumen.

Kesiapan Perusahaan

Ini membuktikan bahwa perusahaan fintech lending itu telah siap menjalankan bisnisnya seperti inovasi bisnis model, skala usaha dengan luas cakupan pasar, instrumen keuangan, tata kelola serta terdaftar di asosiasi penyelenggara pendanaan. 

&nbsp;

&nbsp;

Seberapa Pentingkah Izin Usaha OJK di Fintech Lending?

medium_amartha-raih-digital-inclusion-award-2018.jpeg

small_amartha-raih-digital-inclusion-award-2018.jpeg

thumbnail_amartha-raih-digital-inclusion-award-2018.jpeg

amartha-raih-digital-inclusion-award-2018.jpeg

JAKARTA - Amartha meraih penghargaan Digital Inclusion Awards 2018 untuk kategori Startup financial technology (fintech) dalam acara Digital Innovation Festival 2018 di Jakarta. Acara tersebut merupakan kerja sama antara Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Terpilihnya PT. Amartha Mikro Fintek sebagai penerima Digital Inclusion Award 2018 menunjukkan adanya kontribusi besar inovasi digital yang telah diimplementasikan terhadap upaya perluasan inklusivitas ekonomi digital di Indonesia,” kata Ketua Umum MASTEL, Kristiono, di Jakarta, baru-baru ini.

MASTEL merupakan lembaga mandiri yang keberadaannya merupakan amanat Pasal 5 Ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, fungsinya untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian. Sementara itu, penghargaan untuk korporasi diberikan kepada Telkom, Bank BRI, dan Bukalapak.
<blockquote>Amartha dianggap telah memberikan kontribusi besar untuk inovasi teknologi keuangan dalam upaya  perluasan inklusivitas ekonomi digital di Indonesia.</blockquote>
“Kami berterima kasih dan bangga atas penghargaan yang diberikan. Suatu pencapaian luar biasa bagi kami bisa meraih penghargaan ini,” ujar Ramdhan A, selaku Head of Finance &amp; Accounting Amartha.

Sebagai bisnis yang dilandasi nilai-nilai sosial, lanjut Ramdhan, Amartha sebagai fintech peer to peer lending yang fokus untuk pembiayaan modal kepada pengusaha mikro perempuan ini turut membantu mencapai sustainable development goals melalui pilar pengentasan kemiskinan, partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengurangan ketimpangan pendapatan di pedesaan.

[caption id="attachment_3079" align="aligncenter" width="900"]<img class="size-full wp-image-3079" src="https://access.amartha.com:443/uploads/Blog_18_Des2_5b11ca1993.jpg" alt="" width="900" height="675" /> Amartha bersama para peraih penghargaan Digital Inclusion Award 2018[/caption]

“Menurut laporan Bank Dunia tahun 2017, kesenjangan kebutuhan pendanaan bagi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia mencapai US$ 165 miliar atau setara 19 persen dari Product Domestic Bruto (PDB). Jumlah pemilik rekening berdasarkan populasi juga baru sekitar 49%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan masyarakat terhadap jasa keuangan baru mencapai 17,2% dari seluruh total penduduk Indonesia. Jadi, Amartha hadir untuk mewujudkan inklusivitas keuangan yang baik untuk Indonesia.” jelas Ramdhan.

Pada 2018, Amartha terpilih sebagai pemenang dalam InnovationXchange (iXc), Frontier Innovators yang diinisiasi pemerintah Australia dan penghargaan dari UN Capital Development Fund (UNCDF) sebagai start up fintech yang inovatif dalam mengatasi kesenjangan inklusi keuangan dan meningkatkan partisipasi perempuan di ekonomi. gaan telah diraih seperti “30 Promising Growth-stage Startups 2018” dari Forbes Indonesia,“Sankalp Southeast Asia Award 2017” di pagelaran Sankalp Southeast Asia Summit, “START UP Award 2017” dari Kadin DKI Jakarta, dan Republika Syariah Award.

Amartha Raih Digital Inclusion Awards 2018

medium_indonesia-bakal-mempunyai-fintech-center.jpeg

small_indonesia-bakal-mempunyai-fintech-center.jpeg

thumbnail_indonesia-bakal-mempunyai-fintech-center.jpeg

indonesia-bakal-mempunyai-fintech-center.jpeg

Pemerintah akan segera membuka Fintech Center untuk mendukung dan mengakomodir perkembangan  teknologi finansial di Tanah Air. Fintech Center ini akan menjadi ruang diskusi bagi para institusi, asosiasi maupun masyarakat yang terlibat dalam dunia fintech.

Dengan adanya ruang diskusi ini, Wakil Ketua DewanKomisioner OJK, Nurhaida mengharapkan akan muncul inovasi -inovasi tekfin yang lahir dari tempat tersebut. "Kami juga mengajak masyarakat untuk terlibat agar mereka memahami fintech.  Masyarakat tidak akan mudah tertipu oleh fintech abal-abal," kata Nurhaida di Jakarta, baru-baru ini.

Apalagi, perkembangan fintech semakin masif beberapa tahun ini. Saat ini, sudah ada 235
perusahaan fintech beroperasi di Indonesia. Bahkan, nilai transaksinya mencapai 21 juta dollar
AS. "Setengahnya perusahaan fintech berdiri dalam dua tahun terkahir," kata Ketua Asosiasi FinTech Indonesia, Niki Luhur.

Menurut Findex 2017, tambah Niki, hanya 49 persen orang Indonesia yang memiliki akses ke
pelayanan finansial normal. Asosiasi fintech berkomitmen untuk mendorong cita-cita strategis
pemerintah Indonesia yakni menyetarakan 75 persen masyarakat Indonesia ke dalam sistem
finansial formal pada 2018."Industri fintech sekarang sudah meningkat dengan pesat dan sudah
memiliki lebih dari 30 juta pemakai, lebih dari tiga juta agen menjangkau 350 negara atau
kota," ucapnya.

Fintech Center sudah direncanakan berdiri oleh OJK sejak 2017. Kala itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan beberapa tugas seperti mengidentifikasi, mengawasi, memberikan perizinan, menyediakan inkubator bisnis, hingga menjamin perlindungan konsumen akan lebih mudah dilakukan dengan adanya Fintech Center. "Ini kami lakukan karena perkembangan fintech terus meningkat. Kami inginnya fintech beroperasi secara efektif," ujarnya seperti dikutip Republika beberapa waktu lalu.

Wimboh menjelaskan pengembangan ekosistem fintech di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, di antaranya mengenai pengaturan, pemberian izin, pengawasan, perlindungan konsumen, serta potensi risiko termasuk sistemik. "Karena itu, Fintech Center harus segera diluncurkan" ucapnya.

Ada empat jenis fintech di Indonesia yakni payment, clearing dan settlement, e-aggregator, manajemen resiko dan investasi serta peer to peer lending (P2P). P2P dianggap mampu membangun ekonomi inklusif. Pasalnya, P2P menghubungkan pendana dengan peminjam. Di Indonesia, salah satu pionir P2P lending yang bergerak dalam memajukan ekonomi pedesaan merupakan Amartha. Perusahaan yang didirikan pada 2010 ini fokus memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro perempuan di pedesaan.

Dengan memanfaatkan kemudahan dari tekfin, Amartha dapat meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat menjangkau desa-desa terpencil dan memproses pengajuan pinjaman dengan lebih cepat

Hasilnya,  41 persen mitra usaha yang sebelumnya pra-sejahtera berhasil keluar dari garis
kemiskinan setelah dua tahun bergabung dengan Amartha pada 2017. Amartha mencatat lima dari 10 mitra usaha berada diatas garis kemiskinan.

Indonesia Bakal Mempunyai Fintech Center

Tag: fintech aman