/

Mengentaskan Kemiskinan di Desa melalui Fintech Lending

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2018, sebesar 9,66 persen atau 25,67 juta orang merupakan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan menurun 0,16 persen poin atau sekitar 280 ribu orang jika dibandingkan tingkat kemiskinan Maret 2018.

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan menargetkan inklusi keuangan mencapai 75 %. Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI) mengatakan saat ini inklusi keuangan baru menyentuh 49%.

Presiden Joko Widodo mengatakan inklusi keuangan merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pada 2016, Jokowi meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Berdasarkan data Global Findex 2014, baru sekitar 36% (tiga puluh enam persen) penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal.

Pada Januari 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan lima kebijakan dan inisiatif yang diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil,mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Pemerintah melalui OJK mendukung fintech lending dengan turut mengawasi dan mengatur perusahaan fintech lending di Indonesia. Saat ini, perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK telah mencapai 99 perusahaan.

Infografis Kemiskinan September 2018 (BPS)

Amartha sebagai pelopor fintech peer to peer (P2P) lending untuk pengusaha mikro perempuan di pedesaan berusaha untuk mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. Hingga kini, perusahaan yang berdiri sejak 2010 ini telah memberdayakan lebih dari 200.000 pengusaha mikro perempuan di tahun 2019.

“Sebagai Platform peer-to-peer, Amartha memungkinkan sumber pendanaan yang lebih terbuka dan demokratis, sehingga menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi mitra usaha di desa untuk mendapatkan pendanaan yang terjangkau,” kata CEO dan Founder Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, di Jakarta.

Dengan tantangan geografis serta ketersediaan infrastruktur yang terbatas, Taufan menjelaskan, penduduk di pedesaan memang belum dapat menikmati layanan keuangan perbankan konvensional secara optimal. Padahal sektor UMKM, terutama di pedesaan, telah terbukti berperan besar bagi perekonomian Indonesia.

Petugas lapangan Amartha melakukan pertemuan dengan mitra usaha Amartha.

Salah satu founding father Indonesia, Bung Hatta pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan maju kalau desa-desanya tidak diberdayakan. Semangat inilah yang senantiasa melandasi Amartha untuk senantiasa melayani segmen mikro pedesaan, walaupun telah bertransformasi dari lembaga keuangan mikro konvensional menjadi sebuah financial technology company.

“Rata-rata penghasilan mitra naik dari Rp. 2,5 juta di tahun 2016 menjadi Rp. 3,5 juta di tahun 2017. Selain itu, 5 dari 10 mitra sekarang berada diatas garis kemiskinan. Ini menunjukan bahwa seiring dengan perkembangan bisnis Amartha, dampak sosial ekonomi yang diciptakan pun semakin signifikan,” jelasnya

Total dana yang didistribusikan pada 2018 mencapai Rp 700 Miliar, tambah Taufan, meningkat lebih dari 200% dari tahun 2017 sebesar Rp 200 miliar. Pada Maret 2019, Amartha telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 900 miliar.

“Ternyata, antusiasme masyarakat demikian besar. Mereka (pendana dan penerima pinjaman dana usaha) memberikan kepercayaan diri kepada seluruh tim kami untuk berusaha lebih keras lagi untuk berperan mewujudkan Indonesia yang semakin sejahtera dan merata,” ucapnya.

Please follow and like us:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

FACEBOOK
FACEBOOK
GOOGLE
GOOGLE
https://blog.amartha.com/mengentaskan-kemiskinan-di-desa-melalui-fintech-lending">
LINKEDIN
%d bloggers like this: